REPUBLIKA.CO.ID, PALU, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memindahkan aktivitas pelabuhan dari Pantoloan, Kota Palu, ke Donggala. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat bertemu dengan warga di Pelabuhan Pantoloan, Selasa.
Dalam dialog tersebut, Gubernur Anwar memastikan bahwa tidak ada keputusan pemindahan pelabuhan tanpa adanya solusi dan kesepakatan dari semua pihak. "Kemarin warga Pantoloan mau melakukan aksi, tapi saya minta untuk ditahan. Saya sampaikan, jangan demo, saya jamin tidak akan ada pemindahan kalau belum ada solusi," tegasnya.
Gubernur Anwar, didampingi oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XXIII/Paka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan, menemui ratusan masyarakat yang terdiri dari buruh pelabuhan, pedagang, dan warga yang menggantungkan mata pencaharian di pelabuhan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa solusi ditawarkan, seperti mempertahankan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Pantoloan, sementara pengambilan penumpang dapat dilakukan dengan pola singgah di Donggala. Pemerintah juga membuka opsi pemberian dispensasi bagi buruh peti kemas kapal.
"Tawaran kedua, bagaimana kalau buruh-buruh ini kita bantu. Bisa melalui bantuan modal usaha atau difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan lain. Intinya, jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian," jelas Anwar.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Pantoloan. "Saya sebagai gubernur akan mengawal dan memperjuangkan. Percayakan kepada saya dan tim, insya Allah kita akan mengurus yang terbaik," katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya dan menekankan pentingnya menjaga persaudaraan antara masyarakat Pantoloan dan Donggala.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika