REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 3.500 gedung yang berdiri di ibu kota. Dari ribuan gedung itu, sebanyak 10 gedung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki perizinan yang lengkap.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat khusus terkait kelengkapan persyaratan gedung-gedung di Jakarta. Menurut dia, total sudah ada sekitar 3.500 gedung yang diperiksa oleh Pemprov Jakarta terkait persyaratannya.

"Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kami keluarkan, ada 10 gedung, kita beri SP1 (Surat Peringatan 1), tapi saya mohon maaf enggak bisa menyebutkan gedung-gedungnya karena tidak etis," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, SP1 itu diberikan karena gedung-gedung itu tidak memiliki perizinan yang lengkap. Selain itu, bangunan gedung itu disebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari kebakaran yang terjadi di Gedung Terra Drone, kawasan Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025). Mengingat, peristiwa nahas itu mengakibatkan sebanyak 22 orang meninggal dunia ketika kebakaran terjadi di gedung tersebut.

Pramono menyatakan, pihak pemrov tidak mau peristiwa itu kembali terulang. Karena itu, pengawasan terhadap seluruh gedung di Jakarta harus terus dilakukan untuk memastikan kondisi gedung itu laik digunakan.

"Terutama untuk gedung-gedung yang tumbuh. Jadi gedung-gedung yang tumbuh itu yang biasanya perizinannya tidak lengkap," ujar Pramono.

Menurut dia, pemberian SP1 itu hanya merupakan bagian dari peringatan awal. Apabila peringatan itu tidak diindahkan, Pemprov Jakarta akan kembali memberikan peringatan berikutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika