REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan tidak melakukan pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada tahun anggaran 2026. Adanya pengurangan anggaran yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 2026 dinilai masih dapat ditambah apabila diperlukan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) atau melalui anggaran perubahan tahun 2026. Komitmen itu dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.
“Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” kata Hasudungan melalui keterangannya, Jumat (14/11/2025).
Ia menyatakan, Pemprov Jakarta akan terus berupaya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
Menurut Hasudungan, program Pangan Bersubsidi yang dilakukan Pemprov Jakarta telah berjalan sejak 2017. Setiap tahun, setidaknya ada 1 juta warga Jakarta yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Menurut Hasudungan, hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT. Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov Jakarta.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” kata dia.
Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jakarta menolak adanya pengurangan anggaran untuk program subsidi pangan. Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, tidak sepakat dengan rencana pengurangan subsidi pangan. Apalagi, angkanya berkurang hingga Rp300 miliar
"Itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya Pak Ketua, itu kenapa dikurangin? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur," kata dia saat rapat paripurna bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung, Rabu (12/11/2025).
Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jakarta, Setyoko, juga merasa keberatan dengan pengurangan anggaran untuk program pangan bersubsidi. Pasalnya, program itu berdampak langsung untuk masyarakat.
"Terkait pembahasan Paripurna hari ini, kami Fraksi Partai Gerindra, keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika