REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Kota Ambon, Maluku, mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, pada Jumat.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan siber serta mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah kota. Ronald Lekransy menekankan bahwa penggunaan teknologi digital ini adalah bagian dari pengembangan sistem aplikasi untuk memperkuat transparansi dan akurasi data wajib pajak.
Menurut Ronald, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon telah menambah 227 perangkat perekaman digital atau Online Transaction Monitoring (OTM), yang dipasang di lokasi wajib pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dari total perangkat tersebut, terdapat 161 unit online POS, 50 unit Client Reader, dan 16 unit Interceptor Box.
Sistem OTM berfungsi merekam dan melaporkan data transaksi secara otomatis dan real time kepada Pemkot Ambon, memastikan transaksi wajib pajak dapat terpantau secara transparan. Ronald menambahkan bahwa command center yang dikelola Diskominfosandi juga berfungsi dalam pengawasan digital terhadap sektor pajak dan retribusi, memungkinkan pengawasan lebih cepat dibandingkan sistem manual sebelumnya.
Lebih lanjut, penggunaan perangkat digital ini adalah bagian dari strategi transformasi digital Pemkot Ambon yang mencakup berbagai sektor layanan publik. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah, memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memperkuat kemandirian fiskal serta keberlanjutan pembangunan ekonomi di Kota Ambon.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika