REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI, – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara meminta seluruh mitra penggilingan padi untuk membeli gabah dari petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diambil untuk melindungi petani dari pembelian di bawah harga standar.

Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Benhur Ngkaimi, menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan setelah ditemukan adanya pembelian gabah dengan harga di bawah HPP. Instruksi tersebut dituangkan dalam surat edaran Nomor: ED-026/20000/10/2025 yang ditandatangani Benhur pada 15 Oktober 2025 di Kendari.

Benhur menyatakan bahwa pembelian gabah harus sesuai dengan HPP dan melarang mitra penggilingan melakukan pemotongan harga dengan alasan apapun, termasuk kadar air, butir hampa, maupun jerami. "Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi petani agar tidak dirugikan oleh permainan harga di lapangan," ujarnya.

Penegasan ini adalah bagian dari tanggung jawab Bulog untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Benhur juga mendorong petani untuk meningkatkan kualitas panen agar bisa menghasilkan beras premium dengan harga jual lebih tinggi.

Bulog Sultra siap memberikan teguran keras bagi mitra penggilingan yang melanggar aturan ini. "Bila masih diulangi, kerja samanya akan kami hentikan," tegas Benhur.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Bulog Sultra telah menyerap sekitar 15 ribu ton gabah kering panen (GKP) dari berbagai daerah seperti Bombana, Konawe, dan Kolaka Raya. Benhur menekankan bahwa menjaga HPP memerlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan, termasuk penggilingan dan pemerintah daerah.

Melalui penerapan harga sesuai HPP, Bulog berharap kesejahteraan petani semakin meningkat dan stabilitas pasokan serta harga beras di Sulawesi Tenggara tetap terjaga menjelang akhir tahun.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika