REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaminkan rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari Cina. Bahkan, anggaran untuk pengadaan 42 unit Vigorous Dragon terebut sudah disiapkan pemerintah senilai 9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 149,5 triliun.
"Kalau untuk yang tahun depan sudah kami setujui. Ini enggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Sekian. Saya lupa, 9 miliar dolar kalau enggak salah. Atau lebih, saya lupa angkanya," ungkap Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Pembelian jet tempur generasi 4,5 itu merupakan bagian kerja sama pertahanan yang dibahas Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Beijing pada September lalu. Agenda itu termasuk akuisisi jet terkini, yang menjadi simbol modernisasi TNI AU. Purbaya memastikan, anggaran pembelian jet tempur itu sudah tidak ada masalah. "Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua," ucap Purbaya.
Meski anggaran sudah siap, pembelian jet tempur senilai sekitar 9 miliar dolar AS menimbulkan pertanyaan ihwal prioritas fiskal. Purbaya menegaskan, semua permintaan selama ini sudah dipenuhi dan anggaran masuk rencana belanja pemerintah. Dia menyebut, pengadaan jet tempur tinggal menunggu implementasi, namun tetap diawasi agar penggunaan anggaran efisien.
Hanya saja, dalam catatan Republika, harga jet tempur Chengdu J-10C per unit di kisaran 40 juta sampai 50 juta dolar AS atau maksimal sekitar Rp 830 miliar. Jika pembelian 42 unit terlaksana maka hanya perlu mengucurkan anggaran Rp 34,8 triliun.
Sehingga dari total Rp 149,5 triliun maka tersisa lebih Rp 100 triliun. Dana sebesar itu bisa digunakan untuk pembelian kapal selam interim maupun kapal fregat untuk TNI AL, serta helikopter Black Hawk untuk TNI AD.
Pada Senin (22/9/2025), Purbaya menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Logistik Nasional (Kabaloghan) Marsdya Yusuf Jauhari. Saat itu, pembahasan keduanya difkuskan pada penyelarasan kebijakan anggaran pertahanan, meliputi perencanaan jangka panjang, efisiensi pembiayaan, serta tata kelola transparan dan akuntabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika