REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tak setuju dengan rencana pemerintah yang ingin membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan APBN. Rencana itu dinilai keliru lantaran tidak akan memberikan pembelajaran bagi lembaga pendidikan dari tragedi yang terjadi di Ponpes Al Khoziny.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, mengatakan membangun ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN akan sangat melukai rasa keadilan keluarga korban. Langkah pemerintah itu disebut tak akan pernah memberi pelajaran untuk lembaga pendidikan dalam lindungi anak-anak selama menempuh pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran.

"Jangan sampai pihak yang lalai dan mengakibatkan 67 anak meninggal dunia malah diberi hadiah dengan biaya APBN. Ini sangat tidak adil dan melukai perasaan para korban serta publik," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Ahad (12/10/2025).

Menurut dia, pemerintah semestinya menunggu hasil investigasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah. Hasil investigasi itu dinilai penting untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah. "Jangan langsung dibangun, dengan biaya APBN pula," ujar Retno.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun ulang Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebagian bangunannya ambruk dan menewaskan 63 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika