REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama berdonasi Rp1.000 setiap hari di Jawa Barat. ICW meresahkan program tersebut justru dekat dengan korupsi.

Peneliti ICW Almas Sjafrina memandang kebijakan yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebenarnya tidaklah perlu. Almas khawatir langkah itu rentan disalahgunakan menjadi korupsi.

"Menurut kami ini kebijakan yang sangat tidak perlu. Rawan tidak akuntabel dan dekat dengan korupsi," kata Almas kepada Republika dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Almas menyoroti gerakan ini justru sudah ditentukan besaran dan waktu penyerahannya. Almas mencurigai gerakan ini sebagai pungutan walau dibungkus dengan dalih sukarela.

"Ditetapkan besaran dan ada waktu (setiap hari), ini sudah ciri pungutan, meski disebut sukarela. Apalagi salah satu target sasarannya sekolah/ siswa sekolah. Sekolah negeri saja dilarang melakukan pungutan, meski itu hanya 1.000," ujar Almas.

Almas mengingatkan warga Jabar sudah berperan dengan membayar pajar. Sehingga Almas meyakini masyarakat tak perlu "membayar" lagi dengan dalih uang saling bantu membantu.

"Masyarakat sudah bergotong royong melalui bayar pajak bahkan membayar iuran-iuran sosial, seperti BPJS. Jadi tidak perlu lagi ada kebijakan semacam ini," ucap Almas.

Oleh karena itu, Almas mendorong Pemprov Jabar memaksimalkan anggaran yang ada demi program kesejahteraan masyarakat. "Untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maksimalkan anggaran yang pemerintah kelola," ujar Almas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika