REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berharap agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah di Sumbar. Pernyataan itu disampaikan usai Mahyeldi bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu," kata Mahyeldi ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Ia menjelaskan, pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik di wilayah itu. Mahyeldi menyebut, pertemuan dengan Menkeu Purbaya menjadi ajang penyampaian masukan dari para kepala daerah mengenai kondisi aktual keuangan daerah pascapengurangan alokasi dana transfer pusat.
Menurutnya, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran. Kebutuhan yang dimaksud yakni untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan TKD. Atau, kata Mahyeldi, setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.
"Kenapa? ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah. Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika