Rabu 01 Oct 2025 07:36 WIB

Wamensos Peringatkan tak Boleh Ada Murid 'Titipan' di Sekolah Rakyat

SR khusus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Mas Alamil Huda
Siswa membaca tata tertib sekolah saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 70 Dinas Sosial Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/9/2025). Sebanyak 100 siswa baru meliputi jenjang SMA sebanyak 50 orang dan SD sebanyak 50 orang mulai masuk asrama untuk mengikuti kegiatan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahap 1C tahun ajaran 2025/2026.
Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah
Siswa membaca tata tertib sekolah saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 70 Dinas Sosial Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/9/2025). Sebanyak 100 siswa baru meliputi jenjang SMA sebanyak 50 orang dan SD sebanyak 50 orang mulai masuk asrama untuk mengikuti kegiatan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahap 1C tahun ajaran 2025/2026.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Djabo Priyono mengingatkan agar tidak ada praktik titip menitip murid di Sekolah Rakyat (SR). Dia menekankan, SR khusus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

"Ingat, tidak ada seleksi akademis. Sekolah Rakyat ini khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin dan miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan," kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/9/2025). 

Baca Juga

Dia menambahkan, siswa yang berhak menjadi murid SR harus berasal dari keluarga dengan kategori Desil 1 di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Sekolah ini, walaupun diperuntukkan bagi saudara-saudara yang kurang mampu, tapi Pak Presiden meminta fasilitasnya adalah fasilitas unggulan," ujarnya. 

Agus mengungkapkan, para siswa SR diharapkan mampu menguasai teknologi informasi serta minimal dua bahasa asing, yakni bahasa Jepang dan Inggris. "Makanya nanti tiap anak akan mendapatkan laptop satu-satu," ucapnya. 

Dia mengatakan, per 30 September 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendirikan 165 SR yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Ada kurang lebih 16 ribu siswa, dari SD, SMP, SMA," ungkapnya. 

Menurut Agus, pemerintah akan mengupayakan seluruh siswa SR memperoleh laptop untuk proses pembelajaran. "Jadi sesuai kebutuhan siswa; siswanya kan kurang lebih sekarang ini di 165 titik itu ada kurang lebih 16 ribu. Jadi kira-kira laptopnya (jumlahnya) seperti itu. Pak Menteri juga nanti minta guru-gurunya dikasih. Ini sedang proses pengadaan," ucapnya. 

Agus mengungkapkan, Kemensos tak menginginkan adanya masalah dalam pengadaan laptop bagi para siswa SR. "Jadi kita betul-betul hati-hati, sesuai mekanisme. Bahkan kita juga melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses ini," katanya. 

Menurutnya, peran lembaga penegak hukum dalam proses pengadaan laptop bagi siswa SR dibutuhkan. "Supaya begitu ini sudah clear, pengadaannya aman, proses distribusinya juga aman," ujar Agus.

Menurut Agus, saat ini sebagian siswa SR telah menerima laptop. "Sebagian sudah, sebagian belum. Kan ini kuotanya besar," ucapnya. 

Kendati demikian, Agus mengatakan, Kemensos berupaya mempercepat pengadaan kebutuhan dan fasilitas SR. Hal itu karena Presiden ingin segera meresmikan program tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement