REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas pada Ahad (28/9/2025) menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai "sosok yang tidak diinginkan" dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.
Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai "pertanda buruk bagi rakyat Palestina." Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai "saudara iblis" yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.
Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah "masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing."
"Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia," kata dia.
HUsam juga mengungkapkan bahwa sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini. Soal gencatan senjata, Badran menegaskan bahwa pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.
Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar. Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.
Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.
Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika