REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan program strategis kelautan dan perikanan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diumumkan oleh Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif, dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pengawasan terhadap program strategis sangat penting mengingat anggaran besar dan dampaknya yang luas bagi masyarakat. KKP tidak hanya melibatkan Inspektorat Jenderal tetapi juga menggandeng pengawas eksternal seperti BPKP untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Latif menjelaskan, kolaborasi ini diawali dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dan BPKP untuk membahas rencana kerja sama pengawasan. "Perjanjian kerja sama ini penting untuk sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan daerah," ujarnya.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, menyatakan dukungan terhadap kolaborasi ini, terutama dalam aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas. Dia juga menekankan pentingnya peran APIP internal KKP untuk pengawalan teknis.
Program strategis KKP yang diawasi meliputi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), dan revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahap proyek untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan memastikan tata kelola yang bersih dan transparan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika