REPUBLIKA.CO.ID, BATAM, – Polres Anambas menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Bawaslu, KPU, dan seluruh pemangku kepentingan guna mengawal pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang. Langkah ini diambil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PPU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.
"Polres Anambas siap bersinergi dengan Bawaslu, KPU, dan seluruh stakeholders untuk memastikan pemilu ke depan berjalan aman, transparan, dan demokratis," kata Wakapolres Anambas Kompol Shallahuddin dalam keterangannya yang dikonfirmasi pada Minggu. Komitmen ini disampaikan Shallahuddin saat mewakili Kapolres Anambas dalam kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Anambas.
Ketua Bawaslu Anambas Jufri menambahkan bahwa perubahan regulasi akibat putusan MK akan membawa implikasi besar, sehingga butuh peran aktif semua lembaga terkait dalam penyelenggaraannya. "Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi kerja bersama. Kami harus menyamakan persepsi agar pengawasan semakin kuat, partisipasi dan responsif terhadap dinamika politik ke depan," ujar Jufri.
Ketua KPU Anambas Padillah menyebutkan data pemilihan terbaru per September 2025 menunjukkan terdapat 38.905 pemilih di Kabupaten Anambas. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi strategis antar lembaga untuk mencegah konflik pemilu. "Perlu juga literasi politik dan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan pemilu," tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Sekretaris Bawaslu Lindawati menegaskan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, merupakan bukti bahwa pengawasan pemilu adalah kerja kolektif. Sosialisasi ini juga menghadirkan sesi daring yang diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima yang menekankan pentingnya integritas Bawaslu dalam pengawasan pemilu. "Bawaslu yang berintegritas adalah yang taat aturan, tidak berpihak, dan responsif terhadap setiap laporan pelanggaran. Jika pemilu gagal, maka lima tahun nasib bangsa ikut dipertaruhkan," kata Aria.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika