REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyatakan dukungannya terhadap rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menarik sekitar Rp200 triliun dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia.
Langkah tersebut dinilainya bisa menjadi stimulus penting bagi perekonomian nasional, namun tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Secara teoritik, bila pemerintah menarik dana dari Bank Indonesia lalu masuk ke sistem finansial melalui bank, maka jumlah uang beredar akan naik. Likuiditas meningkat, aggregate demand ikut terdorong. Ini sangat positif di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Abdul Rahman di Jakarta, Jumat (12/9).
Meski demikian, ia menekankan perlunya sikap waspada dalam implementasi kebijakan tersebut. “Saya perlu mengingatkan perbankan agar tetap dalam koridor makrodan mikro prudensial. Bank harus selektif memilih badan usaha atau perorangan yang layak menerima pembiayaan. Ekspansi kredit memang penting, tetapi kalau tidak hati-hati justru bisa memunculkan risiko kenaikan NPL yang berbahaya bagi stabilitas perbankan,” tegas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
Selain itu, Abdul Rahman juga mengingatkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang beranggotakan Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS untuk menyiapkan langkah mitigasi atas potensi inflasi.
“Peningkatan jumlah uang beredar bisa menimbulkan tekanan inflasi. Walaupun data menunjukkan inflasi di Indonesia lebih banyak dipicu oleh sisi aggregate supply ketimbang aggregate demand, kehati-hatian tetap diperlukan agar stabilitas ekonomi terjaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mendorong ekspansi sektor produktif.
“Investasi di bidang pertambangan, hilirisasi, pangan, serta industri pendukungnya membutuhkan pembiayaan besar. Dengan penempatan SAL ke perbankan, kapasitas pembiayaan akan meningkat dan mampu menopang ekspansi ekonomi produktif,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika