REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil saat menjawab pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).

Isu darurat militer menjadi topik pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam GNB. Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan komitmennya untuk menegakkan supremasi sipil.

"Supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan komitmennya untuk itu," ujar Lukman di Istana Kepresidenan setelah pertemuan.

Lukman berharap masyarakat dapat melihat realisasi dari komitmen dan janji Presiden untuk menjaga supremasi sipil. "Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi," katanya.

Selain itu, GNB menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil. Mereka meminta agar TNI fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka untuk menjadi tentara yang profesional.

"Untuk menjadikan prajurit profesional, dia harus fokus. Kita ingin TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya," tambahnya.

GNB juga meminta Presiden Prabowo untuk membentuk komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, dikenal sebagai "Prahara Agustus". Presiden menyetujui usulan pembentukan kedua komisi tersebut.

Gerakan Nurani Bangsa yang diterima oleh Presiden di Istana Kepresidenan terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, dan lainnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika