REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kebijakan Perum Bulog untuk menyerap gabah dengan skema any quality menjadi tantangan besar bagi tata kelola pangan nasional. Bulog kini menerima gabah petani tanpa batasan kadar air atau standar mutu tertentu, memberikan peluang bagi petani untuk menjual hasil panen mereka lebih mudah. Namun, langkah ini menuntut strategi pengelolaan yang lebih kompleks untuk menjaga kualitas beras tetap layak konsumsi.

Keputusan ini didorong oleh lima alasan penting: meningkatkan ketersediaan pangan nasional, mendukung pendapatan petani, mengoptimalkan sumber daya, mengantisipasi krisis pangan, dan meningkatkan kualitas gabah melalui pengolahan lebih lanjut. Meski demikian, kebijakan ini menghadapi tantangan berat, terutama terkait kualitas beras yang dihasilkan dan potensi kerugian material akibat penurunan mutu beras.

Tantangan dan Solusi

Tantangan utama adalah kualitas beras dan risiko kerusakan akibat gabah berkualitas rendah yang rentan terhadap hama dan jamur. Selain itu, biaya pengolahan juga meningkat karena memerlukan proses tambahan seperti pengeringan dan pemurnian. Pengelolaan stok juga menjadi lebih kompleks dengan berbagai tingkat kualitas gabah yang memerlukan penanganan berbeda.

Untuk mengatasi hal ini, Bulog perlu mengembangkan sistem penggolongan gabah berdasarkan kualitasnya dan meningkatkan fasilitas pengolahan. Investasi teknologi, seperti pengeringan berbasis digital dan sistem Internet of Things (IoT), dapat membantu mengontrol kualitas gabah dan beras. Kerja sama dengan petani melalui penyuluhan dan pelatihan teknik budidaya juga menjadi kunci untuk memastikan kualitas gabah sejak awal.

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya akan menentukan kualitas beras, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan optimisme dan dukungan teknologi, Bulog dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pangan Indonesia.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika