REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun. Anggaran ini dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan publik, dan konektivitas nasional berkelanjutan, seperti disampaikan pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 24 Juli 2025, alokasi anggaran ini mencakup Rp4,84 triliun untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun untuk belanja barang operasional, dan Rp20,59 triliun untuk belanja non-operasional, termasuk pembangunan infrastruktur.
Sumber pendanaan anggaran 2026 berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,8 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp2,22 triliun, dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.
Rincian Program
Dalam rincian program, sebesar Rp9,77 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas. Anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp24,41 triliun yang ditetapkan pada 15 Mei 2025.
Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun. Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,51 triliun. Penambahan ini berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja BLU Rp62,90 miliar, dan penambahan PNBP Rp1,06 triliun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan terhadap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti tantangan cuaca akhir tahun yang kurang baik, namun berharap APBN dapat tetap memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika