REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRD, dan Polres Tulungagung menegaskan komitmen mereka untuk menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung yang menggelar aksi damai di GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur, pada Selasa (2/9). Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan bahwa pihaknya siap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan meneruskan aspirasi mereka secara berjenjang. Meski APBD 2025 sudah ditetapkan sejak 2024, efisiensi anggaran berhasil menghemat Rp50 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan, terutama perbaikan jalan. Terkait isu pendidikan, Gatut mengakui adanya praktik komersialisasi oleh pihak luar, bukan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan setempat, dan akan menugaskan Inspektorat untuk menindaklanjutinya. Ketua DPRD Tulungagung Marsono juga menyatakan kesiapan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait isu nasional, termasuk desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, ke DPR RI. "Kami akan komunikasi ke tingkat pusat, setelah kondisi nasional lebih kondusif," ujarnya. Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi menegaskan bahwa revisi UU Polri merupakan kewenangan pusat, dan Polres hanya menjalankan aturan yang ditetapkan serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara berjenjang. Koordinator lapangan aksi Fikri Miftahul Faizin menegaskan bahwa mahasiswa Tulungagung menolak tindakan anarkis dan memastikan aksi berjalan damai. Mahasiswa membawa tuntutan nasional maupun daerah, seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan revisi UU KUHP, serta evaluasi institusi Polri. Di tingkat daerah, mereka menolak komersialisasi pendidikan, menuntut transparansi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pemerataan layanan pendidikan, hingga perlindungan sumber mata air. Audiensi antara mahasiswa dengan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Sekda Tulungagung dilakukan di GOR Lembupeteng yang dipilih sebagai lokasi netral agar pertemuan berlangsung terbuka dan aman. Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika