REPUBLIKA.CO.ID, BONDOWOSO -- Kasus korupsi dengan tersangka Immanuel Ebenezer sempat tertutupi oleh isu unjuk rasa di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, dalam beberapa hari terakhir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Immanuel Ebenezer yang kala itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih itu, terkait dugaan penerimaan suap.

Penangkapan Immanuel Ebenezer karena korupsi dan unjuk rasa di gedung DPR yang kemudian merambat ke berbagai daerah hingga rusuh itu, memberi pesan kepada para penyelenggara negara agar tidak main-main dengan korupsi dan segala bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan rakyat.

Dari penangkapan Immanuel Ebenezer karena kasus korupsi, sedikitnya ada dua fakta yang harus menjadi perhatian para pihak yang telah mendapat amanah mengurusi negara.

Pertama, fakta bahwa perilaku korupsi masih ada di pemerintahan. Masih ada pejabat yang berpikir memanfaatkan kesempatan dari amanah yang dipercayakan kepadanya untuk mengambil keuntungan pribadi.

Pemerintah tidak menampik mengenai fakta korupsi itu. Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengistilahkan penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan keuangan negara itu tergolong sangat parah atau stadium 4 jika diibaratkan dengan penyakit fisik.

Karena itu, pemberantasan masalah korupsi ini merupakan pekerjaan besar bagi Indonesia, di tengah upaya pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Pejabat yang tidak mengindahkan semangat bersama agar bangsa ini terbebas dari perilaku korupsi, ibarat duri dalam daging bagi perjuangan semua pihak dalam ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan betul-betul berpihak kepada rakyat.

Meskipun korupsi ini dilakukan oleh segelintir orang dan biasa dikenal dengan istilah oknum, perilaku pejabat ini telah mencoreng keseluruhan pemerintahan. Bahkan, pejabat yang betul-betul menjaga diri untuk memegang amanah dengan jujur juga terkena getahnya.

Kasus korupsi berupa suap yang menjadi titik awal dilakukannya operasi tangkap tangan oleh KPK ini, bukan sekadar mengungkap fakta mengenai pejabat yang menyalahgunakan wewenang, melainkan juga membuka fakta masih ada masyarakat yang berperilaku menyimpang, sehingga mau terlibat dalam praktik korupsi.

Kasus suap, dalam tingkat dan ranah apapun, merupakan pertemuan antara sekelompok atau seseorang yang ingin mengurus sesuatu dengan cara di luar aturan, dengan cara mengajak kerja sama pejabat yang memang memiliki mental korup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika