REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -– Dalam rangka mendukung kepentingan strategis nasional, Kementerian Hukum berupaya melakukan peningkatan tata kelola proses naturalisasi. Fokus utama yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi antar kementerian.

Beberapa kendala yang dialami diantaranya kurangnya integrasi data antar kementerian, padahal proses naturalisasi melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Selain itu, masalah kecepatan juga menjadi tantangan tersendiri, padahal proses asesmen terhadap calon WNI perlu dilakukan secara teliti agar aman.

Untuk mengatasi kendala-kendala terebut, Dulyono Direktur Tata Negara, Kementerian Hukum RI menyampaikan bahwa Kementerian Hukum secara proaktif memperkuat koordinasi dengan kementerian lain yang terlibat seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kementerian Hukum secara khusus menggandeng BIN yang baru saja mengaplikasikan Sistem reckoning (Pemberian Rekomendasi dan Clearance Entitas Asing), yang menjamin proses asesmen naturalisasi terhadap calon WNI telah mengakomodir kebutuhan akan kecepatan dan keamanan.

“Melalui sinergi tersebut, proses naturalisasi dapat berjalan optimal sehingga dapat berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara”, pungkas Dulyono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika