REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen merupakan sasaran bersama seluruh pemangku kepentingan di negeri ini.
“Pertumbuhan menuju 8 persen bukan hanya sasaran pemerintah, melainkan sasaran bersama yang memerlukan kolaborasi, termasuk dari lembaga think tank, akademisi, dan swasta dalam pencapaiannya, melalui analisis data, kajian, serta inovasi kebijakan yang relevan, objektif, kritis, dan membangun,” kata Rachmat Pambudy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi “Tea Time Talk: Menyelami Pertumbuhan Ekonomi” bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Chief Economist, Menteri PPN menyebut pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran utama, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pencapaian target tersebut, ujarnya, manifestasi dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita, yang menekankan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan kemiskinan untuk mewujudkan pembangunan inklusif.
Tahun 2025, lanjutnya, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan triwulan II tercatat sebesar 5,12 persen, kendati dihadapkan pada tantangan global. Angka ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus keberhasilan langkah pemulihan yang konsisten.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk memaparkan perkembangan ekonomi terkini, memberikan pemahaman mengenai metode pencatatan aktivitas ekonomi, serta membuka ruang diskusi dan kolaborasi lintas pihak,” ucap Rachmat Pambudy.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pihaknya terus menjunjung prinsip keterbukaan, independensi, dan standar internasional dalam penyusunan data.
Ia mengatakan, realisasi dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai data penting dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan dari sisi pemerintah maupun swasta.
Menurut dia, kinerja BPS dalam penyediaan data berkualitas dianggap menjadi salah satu kunci dari pembuatan kebijakan berbasis bukti yang dilakukan pemerintah.
“Melalui data tersebut, perencanaan dapat dilakukan dengan objektif dan relevan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional,” ungkap Amalia.
Sebagai wujud komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong transparansi dan dialog konstruktif, kegiatan diskusi ini diadakan agar setiap kebijakan ekonomi yang ditempuh benar-benar berbasis data, bukan persepsi, demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Mari jadikan pertemuan ini sebagai pijakan penting menuju visi Indonesia Emas 2045, saat bangsa kita berusia 100 tahun. Waktu kita tidak banyak, namun dengan langkah tepat dan komitmen bersama, kita optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan nasional, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kepala Bappenas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika