REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memulai rekonstruksi 12 unit rumah yang rusak akibat konflik sosial di Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Maluku. Pembangunan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan segera dilaksanakan, ujar Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir di Ambon, Selasa.
Rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascakonflik yang terjadi pada 3 April 2025, di mana 69 rumah hangus terbakar akibat bentrok antara warga Negeri Sawai dan Rumaolat. Saat ini, rumah-rumah yang belum tersentuh rekonstruksi sementara menggunakan tenda darurat.
Bupati Zulkarnain menekankan pentingnya perbaikan rumah dan fasilitas umum lain yang belum tersentuh, dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi. Dalam proses rekonstruksi ini, tenaga kerja lokal dari kedua komunitas dilibatkan untuk memulihkan ekonomi dan memperkuat hubungan sosial.
Selain itu, Bupati mengapresiasi kerja keras TNI/Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. Ia berharap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang sudah kondusif dapat terus dijaga dengan komunikasi lintas sektor dan satu pusat komando informasi agar tidak terjadi lagi gesekan sosial.
Upaya Rekonsiliasi dan Pemulihan
Untuk memperkuat rekonsiliasi, Tim Rekonsiliasi diminta untuk mendorong dialog antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari kedua wilayah. Perempuan dan anak muda juga dilibatkan dalam forum perdamaian sebagai agen penyebar narasi positif. Bupati Zulkarnain menegaskan pentingnya sosialisasi kesepakatan damai yang dicapai agar dipahami oleh semua pihak.
Bagi Tim Rehabilitasi, Bupati meminta agar kegiatan trauma healing dilakukan secara rutin, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Layanan sosial seperti bantuan kesehatan, psikososial, dan pendidikan bagi para korban konflik juga ditekankan.
Zulkarnain menegaskan tidak ada toleransi terhadap provokasi, ujaran kebencian, atau tindakan lain yang dapat memicu konflik baru. Pemerintah daerah akan terus mengawal proses penyelesaian konflik hingga masyarakat benar-benar pulih. “Mari kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi lebih baik, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika