REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengumumkan kematian lima warga Palestina, termasuk dua anak-anak, dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan kekurangan gizi di Jalur Gaza. Sementara Amnesty International menyimpulkan bahwa kelaparan di Gaza secara sistematik dirancang Israel.
Merujuk kantor berita WAFA, dengan korban terkini, jumlah yang syahid akibat kelaparan di Gaza menjadi 263 orang, termasuk 212 anak-anak. Belakangan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza terus memburuk akibat blokade dan kekurangan makanan dan pasokan medis.
Sejak 2 Maret 2025, otoritas pendudukan menutup semua penyeberangan dengan Jalur Gaza, menghalangi masuknya sebagian besar makanan dan bantuan medis, sehingga semakin mempercepat penyebaran kelaparan di seluruh wilayah tersebut.
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) telah memperingatkan bahwa kekurangan gizi pada anak-anak balita meningkat dua kali lipat antara bulan Maret dan Juni sebagai akibat dari blokade yang sedang berlangsung.
Organisasi Kesehatan Dunia mengkonfirmasi bahwa tingkat kekurangan gizi di Gaza telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan hampir satu dari lima anak balita di Kota Gaza menderita kekurangan gizi akut.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel, sebagai kekuatan pendudukan, telah melakukan genosida di Jalur Gaza, termasuk pembunuhan yang disengaja, kelaparan, penghancuran, dan pemindahan paksa, yang bertentangan dengan seruan dan perintah internasional dari Mahkamah Internasional untuk menghentikannya.
Amnesty International pada Senin menyimpulkan Israel menerapkan “kebijakan yang disengaja” untuk membuat penduduk Gaza kelaparan. Mereka mengutip kesaksian dari pengungsi Palestina dan petugas medis yang merawat anak-anak yang kekurangan gizi di wilayah tersebut.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut menyatakan bahwa Israel melancarkan kampanye kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza yang diduduki, yang secara sistematis menghancurkan kesehatan, kesejahteraan, dan tatanan sosial warga Palestina.
Organisasi tersebut menyerukan penghentian segera transfer senjata ke Israel dan penerapan sanksi terhadapnya. Mereka menyerukan agar UNRWA dan badan-badan PBB diberikan akses yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika