REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Hari Sabtu ini (26/7/2025), Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli meninjau langsung proses penyaluran BSU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peninjauan ini juga dihadiri oleh Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS TK, Putri Anggoro, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta, sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Menaker Yassierli melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan. Keduanya mengapresiasi layanan Kantorpos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 20.00 WIB, yang dilakukan sebagai wujud dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik.
“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantorpos Makassar.
Capaian Penyaluran Nasional: 92 persen
Kantorpos KCU Makassar menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi Pospay untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data BPJS Ketenagakerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika