Banjarmasin (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (TPID Kalsel) meningkatkan pengawasan terhadap distribusi tabung LPG bersubsidi tiga kilogram pada 13 kabupaten/kota.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Farhan di Banjarmasin, Kamis, mengatakan kelangkaan tabung LPG 3 kilogram atau gas melon akhir-akhir ini menjadi sorotan.
"Pemprov Kalsel telah meminta kepada para bupati dan wali kota untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif agar distribusi gas melon tepat sasaran," ujar Farhan.
Guna mencari solusi kelangkaan tabung LPG 3 kg, TPID Kalsel menggelar High Level Meeting bertajuk Obrolan Pagi Seputar Inflasi (HLM OPSI) melibatkan Perwakilan Wilayah Bank Indonesia, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bulog, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan Polda Kalsel, serta pemangku kebijakan lain.
Namun, Farhan menyebutkan distribusi gas melon sudah mulai lancar dan membaik, setelah sempat terganggu akibat libur panjang dan persoalan distribusi di lapangan.
Ia juga mengapresiasi langkah progresif kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang mengeluarkan surat edaran penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas melon sebesar Rp25.000 per tabung dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggar.
“Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai contoh konkret pengendalian di daerah,” tegas Farhan.
Sementara itu, pihak Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) memberikan penjelasan terkait kondisi distribusi LPG 3 kg.
Perwakilan Pertamina menyarankan agar pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas bersubsidi.
Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa konsumsi gas melon masih belum tepat sasaran, karena digunakan pula oleh kelompok masyarakat di luar kategori penerima subsidi (desil 4 ke atas).
Sebagai upaya pengendalian distribusi LPG 3 kg secara jangka panjang, Farhan menuturkan TPID Kalsel mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, salah satu yang akan difungsikan PT. Bangun Banua agar memiliki divisi khusus pangan.
Untuk mendukung langkah ini, Pemprov Kalsel bersama Bank Indonesia (BI) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) dengan melibatkan seluruh TPID kabupaten/kota di Jakarta pada 28-29 Juli mendatang.
“Dengan kebijakan itu, Pemerintah Provinsi Kalsel dapat memperkuat ketahanan pangan daerah serta memastikan subsidi energi, terutama gas melon dapat diterima masyarakat yang berhak,” ungkap Farhan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Hiswana Miga Provinsi Kalsel M. Irfan mengungkapkan persediaan LPG 3 kg di provinsi tersebut mencapai 2.500 metrik ton yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama sepekan.
Irfan menuturkan terdapat 3.000 pangkalan dan 100 agen LPG di Provinsi Kalsel, dengan distribusi sekitar 100.000 tabung per hari atau 300.000 metrik ton per bulan.
Sedangkan, jumlah pangkalan di Banjarmasin mencapai 800 lokasi dan 19 agen dengan jumlah kuota distribusi 20.000 tabung LPG 3 kg per hari atau 500.000 tabung per bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika