REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pada pertengahan 2024, pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) memperkenalkan instrumen surat utang berbentuk obligasi oranye atau orange bonds. Surat utang orange bonds ini merupakan instrumen investasi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender.

Kini, setahun berselang pada pertengahan 2025, Orange Bond perdana diluncurkan. Bukan oleh pihak swasta, tetapi juga oleh salah satu lembaga keuangan milik negara. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga yang pertama kali dipercaya untuk menerbitkan Orange Bond di Indonesia.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yanuar Nugroho, mengatakan, terdapat kesenjangan pendanaan program terkait SDGs mencapai Rp24.000 triliun. Oleh karenanya, diperlukan sumber pendanaan yang lebih kreatif. 

"Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality," kata dia, dalam media briefing, di Jakarta, seperti pers rilis yang diterima Republika.

Selain jadi sumber pendanaan, kata dia, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong mengadopsi obligasi ini.

"Kami memang aspirasinya 2025, berharap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ucap Yanuar.

Bukan hanya pihak swasta, Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX), Angela Ng, menjelaskan pemerintah juga memainkan peran besar untuk mendorong adopsi orange bonds. Pasalnya, orange bonds tidak menggantikan obligasi berkelanjutan yang diterbitkan pemerintah, tetapi justru melengkapinya. 

Menurutnya, orange bonds berpotensi memobilisasi dana sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (kurs Rp16.000 per dollar AS). "Dan memberdayakan 100 juta perempuan dan minoritas gender pada 2030,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika