REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang memerintahkan semua kabupaten dan kota di provinsi itu memberlakukan jam malam dan hari belajar Senin sampai Jumat dengan jam masuk sekolah pukul 06.00. P2G menyebut ada alasan medis yang melatarbelakangi penolakan itu.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan masuk sekolah pukul enam pagi justru kontraproduktif dengan tujuan membangun kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Iman menemukan berbagai riset atau kajian ilmiah menunjukkan dampak negatif kurang tidur.
"Anak akan sulit berkonsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan metabolisme tubuh, sarapan bisa terlewatkan, kelelahan, kecemasan, bahkan penurunan prestasi akademik," kata Iman kepada Republika, Selasa (3/6/2025).
Iman menegaskan kebijakan ini di luar kelaziman internasional. Contohnya Malaysia, Cina, Amerika Serikat rata-rata masuk sekolah sekitar 7.30 pagi. Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 8.00 pagi. Lalu Singapura dan Jepang masuk pukul 8.30 pagi.
"Semuanya dengan skema belajar 5 hari atau Senin - Jumat. Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang," ujar Iman.
Iman merujuk pula penelitian The Open University, Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, dan University of Nevada bahwa jam masuk sekolah pukul 10:00 lebih baik bagi kesehatan dan performa akademik siswa usia 13–16 tahun dibandingkan jam 8:30 pagi. Artinya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan pada pukul enam pagi tidak memiliki dasar kajian.
"Oleh sebab itu kami berharap ada kajian terlebih dahulu untuk penerapan KBM pukul enam pagi," ujar Iman.
Selain itu, Iman meminta Pemprov Jabar belajar dari Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah mencoba menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Setelah uji coba dan evaluasi di sekolah lalu direvisi menjadi pukul 5.30 pagi. Bahkan pada akhirnya kembali menerapkan masuk sekolah pukul 7 pagi setelah Pemprov NTT melakukan evaluasi komprehensif termasuk mendengarkan masukan berbagai pihak.
“Kita harus belajar dari NTT, jangan sampai kebijakan pendidikan coba-coba dan akhirnya kembali seperti sedia kali. Sebaiknya hati-hati dan kaji dulu," ujar Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika