REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengutarakan, untuk menaikkan gaji para hakim agar tidak korupsi. Rencana RI 1 itu pun mendapat respons positif dari pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menilai, dengan menaikkan kesejahteraan para hakim setidaknya bisa meminimalisasi praktik gelap di dunia peradilan yang terjadi selama ini. Menurut dia, para hakim kerap kali melakukan berbagai penyelewengan, karena mereka tergoda oleh berbagai macam iming-iming atau tawaran yang dijanjikan pihak yang berperkara.

"Tentu kita apresiasi keinginan Presiden Prabowo tersebut. Dengan menaikkan kesejahteraan para hakim kita berharap kinerja dan integritas mereka semakin lebih baik lagi ke depannya," ujar Adies kepada awak media di Jakarta, Jumat,(2/5/2025).

Wakil ketua umum DPP Partai Golkar tersebut menjelaskan, masih banyak para hakim yang bisa dikatakan masih jauh dari kata layak dalam hal fasilitas dan kesejahteraan. Menurut Adies, berbagai solusi atau pendekatan mesti dilakukan dalam memperbaiki citra dunia peradilan yang kian tergerus di mata publik saat ini.

"Berdasarkan catatan kita, misalnya masih banyak hakim-hakim yang untuk sekadar tempat tinggal saja mereka masih sewa atau kontrak. Belum lagi soal fasilitas kesehatan, transportasi dan lainnya yang belum memadai. Tentu ini harus jadi perhatian kita semua agar dunia peradilan kita semakin bersih dan berwibawa," ujar Adies.

Dia menyebut, problem dunia peradilan di Indonesia sangat kompleks. Sehingga, dibutuhkan berbagai macam pendekatan guna mengurai akar masalah di dunia peradilan kita. "Tak cukup semalam ibaratnya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dunia peradilan saat ini, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua elemen bangsa dalam membenahi persoalan ini," ucap Adies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika