REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rencana pemerintah yang ingin mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina ke Indonesia menuai pro dan kontra dari kalangan publik. Terkait hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir ikut bersuara.
Haedar memahami apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal evakuasi tersebut bukan bertujuan untuk relokasi permanen, melainkan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan bagi para korban konflik di Gaza. Dia menyampaikan Muhammadiyah sejalan dan mendukung rencana dari Prabowo ini asalkan tak permanen.
"(Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, (evakuasi ini) tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden Amerika Serikat) Trump," ujar Haedar kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa (22/4/2025).
"(Evakuasi ini) untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke Tanah Air-nya, Palestina," katanya menambahkan.
Warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia juga tidak akan banyak. Sebab, nantinya yang dipilih hanyalah warga yang terluka.
Oleh karenanya Haedar berharap semua pihak bisa saling memahami dan toleran terhadap keragaman cara untuk membela warga Palestina. "Ada cara-cara diplomatik, cara-cara politik, tapi juga cara-cara kemanusiaan yang solutif dan realistis," ucapnya.
Haedar memastikan Muhammadiyah selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam upaya mendukung rakyat Palestina. Muhammadiyah juga sudah lama aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta pembangunan madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut.
"Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita," ungkapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap mesti menjadi prioritas, termasuk menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina.
"Langkah-langkah politik tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan semangat politik bebas aktif, dan proaktif untuk mencari solusi. Jika pada umumnya semua negara setuju pada two state solution, dua negara yg bisa berdiri secara bermartabat, berdaulat, dan berdampingan, saya yakin terus dorong ke situ. Tapi langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yg bersifat sementara itu juga tidak ada salahnya," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo memang berencana memindahkan sementara 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Rencana ini disampaikan sebelum melakukan lawatannya ke lima negara Timur Tengah. Menurut Prabowo, evakuasi ini hanya bersifat sementara. Para pengungsi akan dikembalikan ke Gaza apabila kondisi di wilayah tersebut sudah membaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika