REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku masih belum menentukan untuk merelokasi warga yang terdampak banjir dalam beberapa hari terakhir. Padahal, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno pada Selasa (4/3/2025), menyarankan warga terdampak banjir yang tinggal di bantaran kali untuk pindah ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari masalah banjir itu secara lebih detail. Dia memastikan, keputusan yang nantinya akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta semata-mata untuk kepentingan dan menguntungkan warga.
"Jadi hari ini saya belum bicara relokasi. Saya kalau bicara relokasi kok ya kesannya ngarang-ngarang," kata Pramono saat ditemui di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (5/3/2025).
Ketika ditanya terkait pandangan yang berbeda dengan Rano, Pramono membantahnya. Dia menilai, Rano selalu melapor kepadanya setiap melakukan kunjungan kepada warga dan meminta warga untuk pindah ke rusun. "Enggak ada perbedaan pandangan. Pak Wagub juga udah lapor sama saya, (tapi) kan nanti saya yang putuskan," ujar mantan sekretaris kabinet (seskab) tersebut.
Sebelumnya, Rano mengatakan, Pemprov Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan pengerukan kali dan waduk. Namun, Rano mengakui, upaya itu masih belum memberikan hasil maksimal. Pasalnya, banjir masih juga terjadi di sejumlah wilayah Jakarta.
"Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahan yang sama. Nah ini kenapa enggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama," ujar Rano saat meninjau lokasi banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).
Hal yang sama juga disampaikan Rano ketika meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025). "Saya selalu menyosialisasikan di kesempatan ini. Ayo kita pindah ke rumah susun (rusun)," ujar Rano mengajak warga pindah ke Rusunawa Jagakarsa milik Pemprov Jakarta.