REPUBLIKA.CO.ID, Dalam artikel berjudul "Pemotongan Bantuan AS untuk Yordania: Kami Tidak Akan Tunduk, Kami Tidak Akan Berkompromi," jurnalis Awni Rjoub mengecam ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menghentikan bantuan keuangan bagi Yordania jika tak tunduk atas rencana relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza. Rjoub menyebutnya sebagai "babak baru dari pemerasan politik murahan yang bertujuan menundukkan Yordania dan memaksanya menerima kesepakatan abad ini yang telah ditolak."
"Trump berpikir bahwa Yordania, negara kecil dalam ukuran tetapi besar dalam tekad, dapat dipaksa tunduk dengan ancaman keuangan. Ia sangat keliru," katanya dikutip Anadolu.
"Yordania, dengan kepemimpinannya dan rakyatnya, tidak akan menyerah. Kami tidak akan dipaksa, bahkan jika seluruh dunia menentang kami," tambahnya.
Raja Yordania Abdullah II pada Selasa (11/2/2025) bertemu dengan Trump di Gedung Putih. Pertemuan itu berlangsung tak lama setelah Trump menyatakan pada Senin (10/2/2025) bahwa ia mungkin akan memangkas bantuan bagi Yordania dan Mesir jika kedua negara tidak menerima warga Palestina dari Gaza, wilayah yang akan diambil oleh AS.
AS merupakan pendukung utama Yordania, dengan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada September 2022. Berdasarkan kesepakatan ini, Washington menyediakan bantuan keuangan tahunan sebesar 1,45 miliar dolar AS (sekitar Rp23,58 triliun) kepada Yordania untuk periode 2023 hingga 2029.
Namun pada bulan lalu, pemerintahan Trump memutuskan untuk membekukan semua bantuan luar negeri selama 90 hari guna melakukan tinjauan ulang. Dan sekarang, Trump 'memaksa' Yordania bersama Mesir untuk mau menerima pengungsi Palestina dari Gaza jika bantuan miliaran dolar ingin tetap dilanjutkan.
Di bawah tajuk "Yordania, Trump, dan Konfrontasi Berani," jurnalis Mundher Al-Houarat berpendapat bahwa "Trump telah melampaui batas. Ia tidak peduli dengan hukum internasional, sehingga upaya hukum mungkin tidak membuahkan hasil."
Sebagai gantinya, Houarat menyarankan agar Yordania "memperdalam aliansi dengan China, Rusia, dan Uni Eropa, mengadakan pertemuan darurat Liga Arab, serta berupaya menjalin komunikasi baik dengan institusi AS maupun PBB."
Namun, ia mengakui, mengingat sifat Trump yang tidak dapat diprediksi, upaya-upaya tersebut mungkin tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Sebagai langkah lebih tegas, Houarat mengusulkan agar Trump memahami konsekuensi dari tindakannya, Yordania harus mempertimbangkan langkah-langkah berani, seperti mengisyaratkan pembekuan Perjanjian Perdamaian Wadi Arabia (1994) dengan Israel, menghentikan kerja sama keamanan dan militer dengan AS, serta menolak segala bentuk bantuan yang disertai dengan syarat tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika