REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Arab Saudi pada Ahad (9/2/2025) mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini, yang menyerukan pemindahan warga Palestina ke negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi menegaskan kembali penolakan kategoris terhadap retorika semacam itu, dengan menekankan bahwa “rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan saja oleh penjajah Israel yang brutal".
Kerajaan Arab Saudi juga menyatakan bahwa "mentalitas ekstremis dan penjajah ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi rakyat Palestina yang bersaudara,” dan menegaskan Israel “tidak menganggap rakyat Palestina layak untuk hidup di sana”.
“Para pendukung ide-ide ekstremis ini adalah orang-orang yang mencegah Israel menerima perdamaian,” kata Kemenlu Arab Saudi, dikutip dari halaman Anadolu Agency, Ahad (9/2/2025).
Kemenlu Arab Saudi menegaskan bahwa Israel telah secara sistematis mempraktikkan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun. Arab Saudi menegaskan bahwa hak rakyat Palestina akan tetap tegak dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari mereka tidak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan.
“Perdamaian yang langgeng tidak akan tercapai kecuali dengan kembali ke logika akal sehat dan menerima prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara,” kata Kemenlu Arab Saudi.
Pada Kamis lalu, Netanyahu menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi dan bukan di Tanah Air mereka sendiri, menepis anggapan bahwa mereka tidak memiliki kedaulatan. “Saudi dapat menciptakan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu.
Sebelumnya, pada 4 Februari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Washington akan “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain di bawah rencana pembangunan kembali yang menurutnya dapat mengubah daerah kantong tersebut menjadi Riviera Timur Tengah. Usulannya tersebut mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika