REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Togar M Simatupang mengungkapkan alasan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN 2020-2024, tidak dapat dicairkan. Togar mengungkapkan, tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 juga tidak dapat diberikan karena pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan.

"Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, 'ketidaksempatan' kementerian saat itu (Kemendikbudristek), dan tutup buku," kata Togar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Togar juga menyebutkan, adanya anggaran tukin sebesar Rp 2,5 triliun dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi solusi awal dari tukin yang tak dapat dicairkan. "Informasi dari Pak Ketua Banggar sudah cukup baik sebagai awal untuk solusi tukin yang selama ini terabaikan," ujarnya.

Togar juga menekankan bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) satuan kerja (satker) dan badan layanan umum (BLU) yang belum mendapatkan remunerasi juga bukan merupakan diskriminasi. Pasalnya, tukin menyasar ASN yang paling memerlukan.

Sementara, bagi dosen PTN Berbadan Hukum (PTN-BH) telah memiliki mekanisme dan sumber pendapatan sendiri yang dapat diberikan sebagai insentif pada para ASN yang berkinerja. Togar pun menekankan, tukin dosen ASN 2020-2024 memang tidak dapat dicairkan. Pasalnya, tukin merupakan opsi saja dan hanya bisa diberikan dengan prinsip kehati-hatian.

"Tukin adalah opsi saja dan tidak ada di UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang berlaku, karena itu harus diberikan dengan prinsip kehati-hatian (berbasis kinerja dan kontribusi), terukur, akuntabel, jelas reformasi birokrasi, dan tergantung kemampuan fiskal. Jadi, tukin itu bukan otomatis dan jangan sampai menabrak peraturan," ucap Togar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika