REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Sudan terbukti melakukan genosida terhadap warganya. Beberapa unsur genosida tersebut adalah pembunuhan massal yang menewaskan puluhan ribu orang, 12 juta orang mengungsi. Tak hanya itu, pasukan reaksi cepat Sudan juga terlibat dalam pemerkosaan 500 wanita di sana.
Media internasional menyebut apa yang terjadi di Sudan saat ini adalah krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Merespons hal tersebut, Pemerintah Amerika melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengeluarkan sikap tegas. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap komandan Pasukan Dukungan Cepat, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, karena perannya dalam kekejaman sistematis yang dilakukan terhadap rakyat Sudan, pasukan pendukung menggambarkan keputusan tersebut sebagai sesuatu yang disesalkan
“Amerika telah mengonfirmasi bahwa anggota Pasukan Dukungan Cepat dan kelompok yang bersekutu dengan mereka melakukan genosida di Sudan.”
Washington mengumumkan klasifikasi Hemedti berdasarkan Pasal 7031 (c) atas keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat di Darfur, yaitu pemerkosaan massal terhadap warga sipil oleh Pasukan Dukungan Cepat. Akibat penunjukan ini, Hemedti dan anggota keluarga dekatnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki Amerika Serikat.
Pertempuran pecah di Sudan pada pertengahan April 2023 antara tentara yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh sekutu dan mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti.
Departemen Keuangan mendukung penentuan genosida dengan serangkaian sanksi yang menargetkan pemimpin pasukan reaksi cepat, Jenderal Mohamed Hamdan, serta tujuh perusahaan di Uni Emirat Arab, sponsor asing utama kelompok tersebut, yang telah memperdagangkan senjata dan emas atas namanya.
“Pasukan reaksi cepat dan milisi sekutunya telah secara sistematis membunuh laki-laki dan anak laki-laki — bahkan bayi — berdasarkan etnis, dan secara sengaja menargetkan perempuan dan anak perempuan dari kelompok etnis tertentu untuk diperkosa dan melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual brutal lainnya,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan . “Milisi yang sama tersebut telah menargetkan warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak berdosa yang melarikan diri dari konflik, dan mencegah warga sipil yang tersisa mengakses pasokan penyelamat nyawa.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika