Rabu 18 Dec 2024 15:28 WIB

Pramono Temui Ketua DPRD, Siap Kolaborasi Bangun Jakarta

Pramono mengaku akan terus berkomunikasi dengan DPRD Jakarta.

Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta Pramono Anung dilaporkan menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jakarta Khoirudin, di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/12/2024) siang. Pertemuan itu dilakukan tak lain untuk membahas mengenai Jakarta.

Khoirudin mengaku senang bisa berkomunikasi langsung dengan Pramono. Apalagi, Pramono hampir dipastikan sudah menang di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 usai tidak ada kandidat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Saya bahagia sekali pada siang ini saya bersama gubernur terpilih DKI Jakarta," kata dia usai pertemuan, Rabu.

Baca Juga

Ia mengatakan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka silaturahmi. Selain itu, ia juga membahas sejumlah permasalahan yang ada di Jakarta.

Khoirudin, yang juga merupakan Ketua DPW PKS Jakarta, mengaku siap bekerja sama dengan Pramono untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik lagi. Menurut dia, DPRD juga siap untuk berkolaborasi dengan Pramono, yang akan menjadi gubernur definitif di Jakarta. "Kami siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta," kata dia.

Ia menambahkan, Pramono juga bukan orang baru di pemerintahan. Selama ini, Pramono diketahui menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dalam dua periode pemerintah Joko Widodo. "Jadi gak kaget lagi," kata dia.

Sementara itu, Pramono juga mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Jakarta. Pasalnya, sebagai gubernur Jakarta yang akan dilantik, ia harus terus berkoordinasi dengan DPRD.

"Yang pertama saya bersyukur begitu bertemu dengan Ketua DPRD, frekuensi saya dengan beliau saya yakin akan sama dalam membangun Jakarta," kata dia.

Ia mengaku akan terus berkomunikasi dengan jajaran DPRD. Apalagi, banyak hal yang harus dilakukan usai Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Bagaimanapun Jakarta ini setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta," kata dia..

Koordinasi itu dinilai sangat penting untuk membangun Jakarta. Pasalnya, setelah Jakarta tak jadi ibu kota negara, nantinya akan ada banyak kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Dengan demikian hal-hal itulah yang kami diskusikan. Saya yakin betul dengan Ketua DPRD ini, walaupun baru kenal, tetapi frekuensinya sama dan bagi saya," kata Pramono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement