Selasa 12 Nov 2024 21:11 WIB

Ragam Laporan Masuk ke 'Lapor Mas Wapres', dari Soal Rusun, Bansos, Hingga Janji Jokowi

Sejak Senin, ratusan warga mendatangi kantor Wapres membuat laporan pengaduan.

Petugas menerima laporan warga di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (11//11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Lewat program itu warga bisa menyampaikan keluhan, seran atau gagasan langsung. Layanan laporan di Istana Wakil Presiden itu dibuka pada senin hingga jumat mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, Wapres juga menfasilitasi laporan via WhatsApp di nomor 081117042207 sebagai alternatif laporan.
Foto: Republika/Prayogi
Petugas menerima laporan warga di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (11//11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Lewat program itu warga bisa menyampaikan keluhan, seran atau gagasan langsung. Layanan laporan di Istana Wakil Presiden itu dibuka pada senin hingga jumat mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, Wapres juga menfasilitasi laporan via WhatsApp di nomor 081117042207 sebagai alternatif laporan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Noor Alfian Choir

Fatoni Rahman warga asal Rusun Nagrak, Jakarta Utara menjadi salah satu di antara warga yang memanfaatkan saluran pengaduan 'Lapor Mas Wapres' yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden Jakarta sejak Senin (11/11/2024). Fatoni membuat laporan untuk pindah rusun karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di RSCM.

Baca Juga

Menurut Fatoni, jarak antara rusun tempat ia tinggal dan RSCM terlalu jauh, sehingga membuat dirinya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya perjalanan berobat.

"Saya berharap ada kebijakan dari pak wapres kepada pak menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait saya dapat dipindahkan, direlokasi. Selama ini kan saya ojek online saya ada penyakit autoimun jadi sering kontrol ke RSCM, biayanya cukup lumayan dari rusun nangka ke RSCM itu 27 km itu bolak balik 27 km itu belum lagi parkirnya, belum lagi kalau sakit saya harus naik ojol," katanya.

Cerita lainnya, dari Selvi mengatakan, bahwa ia tidak bisa mengambil ijazah lantaran menunggak membayar biaya SPP sebesar Rp11 juta. Siswa lulusan SMK swasta tersebut mengatakan sudah setahun tak memegang ijazah.

"Membuat laporan terkait SPP di sekolah. SPP-nya nunggak jadi nggak bisa ngambil ijazah. (Lapor) biar bisa mengambil ijazahnya," katanya.

Sementara itu, Yetri Darwin salah seorang warga Depok mengaku mengadukan soal kelumpuhan anaknya kepada Mas Wapres. Ia meminta biaya kompensasi untuk melanjutkan hidup.

"Dikarenakan anak saya sudah lumpuh permanen kami ingin ada kompensasi, mungkin kami ingin berobat kemanapun mungkin sebagai seorang ibu tetap anaknya ingin pulih lagi walaupun dokter sudah mengatakan seperti itu," katanya.

Perjuangan tersebut juga bukan pertama kali baginya, Ia menceritakan, bahwa sempat berusaha bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai presiden meskipun usaha itu belum membuahkan hasil. Ia pun datang ke 'Lapor Mas Wapres' tersebut karena mendengar janji dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan rakyat kecil.

"Saya sebenarnya sudah ke Setneg situ, mau ketemu sama Pak Jokowi tapi hanya sampai Setneg saja sudah nggak bisa lagi, saya sudah 10 kali ke sana, sampai Pak Joko Widodo selesai masa tugasnya pulang ke Solo," katanya.

"Nah kemarin waktu Pak Prabowo selesai dilantik saya mendengarkan Pak Prabowo bilang, pak Prabowo berjanji akan menolong warganya, saya warga Indonesia asli, saya orang Indonesia saya warga Indonesia yang teraniaya," kata Yetri menambahkan.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement