REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Sejumlah kalangan mengkritik gemuknya Kabinet Merah Putih (KMP) yang dibentuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muncul dugaan banyak orang 'titipan' masuk dalam KIM.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Unbra), Malang, Jawa Timur (Jatim), Joko Budi Santoso mengaku tak percaya akan isu tersebut. Presiden Prabowo tentunya paham betul bahwa pembentukan kabinet, sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Selain itu, kata dia, Prabowo adalah sosok yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Tentu saja, Prabowo memiliki standar nilai dan pertimbangan tersendiri, saat menyusun KMP. Termasuk menentukan berapa jumlah menteri, wakil menteri, kepala badan dan lainnya.
“Dalam konteks ini, saya menilai presiden mengharapkan terjadi percepatan, keberlanjutan, dan stabilitas di awal kepemimpinanya,” kata Joko, dikutip Selasa (22/10/2024).
Di mata publik, kata Joko Budi Santoso, Prabowo adalah sosok yang memiliki leadership yang kuat. Dia tak yakin jika Prabowo mudah dipengaruhi dalam konteks pembentukan KMP.
"Harapan baru disematkan pada kabinet merah putih dan akan dinantikan kinerja di 100 hari pertama,” kata Joko.
Dia menilai, keputusan Prabowo mempertahankan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai menteri keuangan (menkeu), sangat tepat. Sosok Sri Mulyani cukup efektif dalam menarik kepercayaan internasional, yang berguna untuk menarik investasi.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, M Haris punya pandangan senada. Susunan KMP memberikan harapan baru. Isinya cukup berwarna, bukan hanya tokoh politik atau relawan. Banyak pula teknokrat dan profesional yang berprestasi.
“Kabinet Merah Putih diharapkan mampu membawa perubahan nyata dalam kebijakan energi yang ramah lingkungan, dan investasi berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pemerintah jangan hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga memperhatikan lingkungan," kata Anggota Komisi XII DPR ini.
Joko benar. Tidak semua posisi menteri diraup tokoh parpol. Tapi diisi karier dan profesional yang tak punya konflik kepentingan dengan pihak lain. Misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Sebelum masuk KMP, dia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Pria kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu, sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022) dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 - September 2020).
Demikian pula Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya Presiden Prabowo menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal.
Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu, benar-benar menapak dari bawah. Pada 1993, dia mengawali karir sebagai forest ranger atau wirawana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020. Kemudian ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.
Pun demikian dengan Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi, bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional.
Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004. Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007. Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.
Selanjutnya dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019).
Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika