REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI — BUMN Pos Indonesia (PosIND) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satunya dengan menjadi mitra Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024.
PosIND menyalurkan dua bantuan tersebut ke sejumlah wilayah, di antaranya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Executive Manager Pos Indonesia Kantor Cabang (KC) Boyolali Ahmad Fazil menjelaskan pada penyaluran Bansos PKH dan Sembako tahap III ini alokasinya sama seperti tahap I dan II, yaitu 17.345 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Guna memaksimalkan proses penyaluran bansos agar tiba tepat waktu di tangan KPM, Kantorpos KC Boyolali melakukan sejumlah persiapan.
“Persiapan sebelum penyalurah PKH dan Sembako, terutama yang berkaitan dengan data. Data kita terima dari Kementerian Sosial, kemudian sudah diolah dan disiapkan dokumen pra-penyaluran, yaitu danom yang akan menjadi bukti penyerahan dana kepada KPM,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (4/10/2024).
Selanjutnya, pihaknya akan memetakan lokasi penyaluran untuk mempersiapkan tenaga juru bayar.
“Persiapan lainnya dari sisi man power. Kita mapping berapa kebutuhan man power yang dibutuhkan. Kita juga mapping komunitas dan keperluan untuk penyerahan secara door to door (pengantaran bansos oleh petugas Pos ke rumah KPM),” ujarnya.
Adapun mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan Kantorpos KC Boyolali yakni dibayarkan di Kantorpos dan door to door. Untuk door to door dilakukan bagi KPM yang sedang sakit, berusia lanjut, atau disabilitas.
“Mekanisme penyaluran kami ada 2, yang paling banyak komunitas. Kita bayarkan di kantor cabang pembantu (KCP) di beberapa titik bagi. Di Boyolali ada 18 KCP. Selain itu kami juga melakukan pembayaran secara door to door untuk KPM yang tidak mungkin hadir di lokasi pembagian,” ucapnya.
Dalam mengemban amanah pemerintah untuk menyalurkan bansos ke tangan penerima, KC Boyolali selalu siap sedia. Bahkan kata Ahmad, tak ada hambatan berarti yang dialami.
“Hambatan tidak ada. Hanya ada satu hal yang cukup menantang yaitu kaitannya dengan penggunaan aplikasi. Di Boyolali ada beberapa daerah yang sulit sinyal, sementara kita sudah membagikan bantuan ini secara digital. Semua terekam di dalam sistem yang dinamakan PGC, membutuhkan sinyal yang kuat. Ada beberapa titik yang tidak bisa diakses sinyal, sehingga sangat menantang, ada hal-hal yang perlu kita siapkan secara matang sebelum penyaluran,” jelasnya.
Lebih lanjut Ahmad berharap dengan kesiapan sumber daya dan dengan dukungan teknologi digital yang dimiliki Pos Indonesia, agar ke depan pemerintah selalu menjadikan Pos sebagai mitra pengantaran bantuan.
“Kami selalu optimis dan siap menjalankan penugasan penyaluran bantuan sosial. Harapan ke depannya bisa full digital karena kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Mekanisme penulisan bukti serah bisa dilakukan secara digital. Saya rasa hal itu akan membantu kami dan tim auditor juga untuk memastikan kesesuaian penyaluran bansos,” tuturnya.
Lancar dan sukses pengantaran bansos hingga ke tangan penerima, tak lepas dari peran sentral petugas juru bayar. Sebagai ujung tombak pengantaran bantuan, tentu tanggung jawab yang diemban petugas juru bayar tak main-main.
Lihat halaman berikutnya >>>
Ikuti Whatsapp Channel Republika