REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji membenarkan bahwa anggota DPR RI Meutya Hafid yang merupakan Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024 masuk daftar usulan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, Sarmuji masih enggan membeberkan pos kementerian mana yang rencananya dipimpin anggota DPR RI petahana itu.
"Yang jelas, Bu Meutya dimasukkan daftar usulan, tetapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan," kata Sarmuji ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Selain Meutya Hafid, ia enggan membeberkan kader Partai Golkar lainnya yang diproyeksikan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Tapi, kita sudah identifikasi kader-kader baik kita yang siap masuk ke kabinet. Urusan siapa nanti yang masuk, kita serahkan kepada Pak Prabowo," ucapnya.
Menurut Sarmuji, penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Meski demikian, ia memastikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai komposisi kabinet pemerintahan mendatang.
"Di internal Golkar sudah ada komunikasi, Ketua Umum (Bahlil) sudah bicara sama Pak Prabowo, tetapi tentu hak prerogatif ada di Pak Prabowo. Kami tidak bisa mendahului keputusan Pak Prabowo," kata Sarmuji.
Sebelumnya, pada Selasa (1/10/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa politisi Partai Golkar Meutya Hafid bakal menjadi Menkominfo dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Ya kita dengar dari banyak pihak. Enggak apa-apa," kata Budi Arie di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa.
"Betul. Tapi, soal nanti bagaimana itu, terserah Pak Presiden, Pak Prabowo," katanya ketika ditanya soal kebenaran kabar penunjukan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet pemerintahan yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika