Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, tidaak ada pertentangan paham maupun ideologi antara Anies Rasyid Baswedan dan PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, juga tak pernah meminta mantan Gubernur Jakarta 2018-2023 tersebut, untuk bergabung menjadi kader Banteng Moncong Putih, jika ingin disorongkan ke pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Deddy mengungkapkan faktor Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang berisiko memunculkan kerenggangan internal di partainya yang membuat Megawati, akhirnya mengambil jalan tengah. Yaitu dengan menunjuk Pramono Anung - Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub - cawagub) dari PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta tahun ini.
“Bisa disebut Pak Pramono Anung dan Bung Rano Karno ini, menjadi jalan tengah,” kata Deddy saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).
Deddy mengungkap, di masa-masa akhir penentuan cagub untuk Pilkada Jakarta, Senin (26/8/2024) PDIP sebetulnya sudah menyisakan dua nama, yakni Anies atau Ahok. Dan posisi untuk cawagub, sudah dipastikan untuk Rano atau yang dikenal sebagai Si Doel Anak Betawi.
Bahkan, Deddy mengungkapkan, datangnya Anies ke DPP PDIP pada Senin (26/8/2024) dan bertemu dengan Rano sebagai bukti keseriusan dari Megawati untuk memasangkan keduanya. PDIP mengakui, Anies Baswedan memiliki popularitas, maupun elektabilitas tertinggi yang bisa menjadi solusi elektoral bagi PDIP.
“Kita mengelaborasi potensi untuk bersama-sama dengan Pak Anies karena melihat beberapa hal yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan psikologis politik, termasuk psikologis sosial, dan juga persoalan elektoral di Jakarta,” kata Deddy.
Deddy membantah isu Megawati mendesak Anies untuk terlebih dahulu menjadi kader jika ingin diusung oleh PDIP. “Kita tidak pernah menawarkan Pak Anies menjadi anggota PDI Perjuangan. Kalau pun kemarin itu kita memilih Pak Anies, kita sudah diwakilkan oleh Bung Rano sebagai kader. Kita nggak serakah. Jadi tidak ada memang usulan kepada Pak Anies, untuk menjadi kader,” kata Deddy.
Deddy melanjutkan, Ahok juga nama yang diperhitungkan di internal PDIP, mengingat mantan narapidana dalam kasus penistaan agama tersebut sudah menjadi kader sejak 2019. Pun juga memiliki basis pendukung yang kuat di ibu kota Jakarta. Sedangkan para pendukung Anies, ‘tak melekat’ pada Ahok.
Menurut Deddy itu lantaran masih adanya residu politik dari dampak Pemilihan Gubernur (Pigub) DKI Jakarta pada 2017 lalu. Rivalitas politik antara Anies dan Ahok tersebut yang menurut Deddy, memunculkan risiko tinggi kerenggangan di internal PDI Perjuangan.
“Di sisi lain, ada kelompok juga yang mendorong supaya kita (PDI Perjuangan) untuk supaya mengusung Ahok,” kata Deddy.
Forum yang keras antara pengusung Anies, dan Ahok ini, pun terjadi di internal PDIP sebelum diputuskan final oleh Megawati pada Senin (26/8/2024) malam. “Kita menyadari kemudian dua kutub ini (Anies dan Ahok) sangat ekstrim perbedaannya. Kelompok pendukung Ahok, kelompok pendukung Pak Anies. Sehingga kemudian muncullah alternatif, ke Pak Pramono Anung sebagai jalan tengah dari dua kutub ini,” ujar Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika