REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga perempat warga Israel percaya bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengelola konflik dengan Hizbullah Lebanon dengan “sangat buruk,” Anadolu Agency melaporkan.
Survei yang dilakukan Channel 12 Israel dan dirilis pada Jumat (22/8/2024) malam lalu, mengindikasikan ketidakpuasan yang meluas terhadap penanganan konflik oleh Netanyahu dan juga kecurigaan atas motifnya dalam menangani masalah penyanderaan.
Menurut hasil survei tersebut, 75 persen warga Israel menilai bahwa manajemen pemerintah atas konflik di Israel utara dengan Hizbullah “sangat buruk”.
Sebaliknya, hanya 18 persen responden yang percaya bahwa pemerintah menangani perang tersebut dengan “baik,” sementara 7 persen mengatakan mereka “tidak tahu.”
Kekhawatiran akan terjadinya perang penuh antara Israel dan Hizbullah telah meningkat di tengah-tengah pertukaran serangan lintas batas, terutama setelah pembunuhan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr pada 30 Juli di Beirut.
Kelompok Hizbullah Lebanon mengumumkan pada Ahad (25/8/2024) bahwa mereka telah meluncurkan 320 roket jauh ke dalam wilayah Israel sebagai bagian dari tahap pertama respons terhadap pembunuhan pemimpinnya, Fuad Shukur, oleh Tel Aviv.
“Tahap pertama dari respons kami terhadap pembunuhan Shukur telah berhasil diselesaikan,” kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan.
Pengumuman ini muncul tak lama setelah tentara Israel menyerang Lebanon selatan dengan serangan udara skala besar yang mereka sebut sebagai "serangan pencegahan," dengan klaim bahwa mereka berhasil mencegah Hizbullah meluncurkan serangan.
Kelompok itu menjelaskan bahwa fase awal melibatkan penargetan barak-barak dan lokasi-lokasi Israel untuk memfasilitasi lewatnya drone-drone penyerbu menuju sasaran yang dituju di dalam wilayah entitas Israel.
“Drone-drone ini telah berhasil mencapai tujuan mereka sesuai rencana,” ungkapnya.
Laporan itu juga mencatat jumlah roket Katyusha yang diluncurkan sejauh ini telah melampaui 320 dan menyerang posisi musuh.
Hizbullah menyatakan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika