Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.

Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.

"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.

Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.

Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.

“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.

Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika