REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Peringatan Hari Jadi (Harjad) ke 67 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini benar-benar istimewa. Karena untuk yang ke 10 kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
Pernyataan terkait prestasi kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo disampaikan langsung oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang Ketika menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Prov. Kalteng. Agenda rapat dalam rangka mendengarkan Pidato Gubernur Kalteng terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2023.
Menurut Pius, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2023 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2023.
“Untuk itu, kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas capaian keberhasilan ini, semoga dapat selalu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang”, tutur Pius.
Dikatakanya bahwa pencapaian opini WTP ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan dan disyukuri, karena mampu mempertahankan opini tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja dikarenakan usaha keras dan adanya sinergi yang baik, diantara pimpinan dan jajaran Pemprov Kalteng serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemprov Kalteng agar kualitas laporan keuangan semakin baik.
Raihan WTP ke 10 juga disambut penuh syukur oleh Wakil Gubernur (Wagub) H Edy Pratowo dan Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan pidato tertulis Gubernur mengatakan sebagai entitas pelaporan peuangan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus membenahi berbagai kekurangan yang menjadi temuan dari pemeriksaan BPK RI, dan secepatnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
‘’Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diserahkan ini tentunya berisi sejumlah rekomendasi dan saran konstruktif, yang dapat menjadi petunjuk berharga dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah ke depan lebih baik lagi,’’ ungkapnya.
Edy mengatakan dalam rangka untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan juga bersih, Pemprov Kalteng terus berupaya untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP agar semakin optimal, dan kontinyu melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Eksternal.
“Hal ini bukan semata-mata untuk mempertahankan opini WTP saja, tetapi merupakan bentuk tekad dan semangat kami, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang transparan dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah”, tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Wagub meminta kepada seluruh jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja lebih keras dan menata lebih baik lagi pengelolaan keuangan dan aset di tiap Perangkat Daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Wiyatno dalam pidato pengantarnya menyampaikan DPRD sebagai bagian unsur penyelenggara dan mitra kerja pemerintahan daerah (Pemda) berharap agar pemda secara serius melakukan pembenahan, perbaikan dan tindak lanjut berbagai catatan rekomendasi BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng sebagaimana berita acara LHP.
Sehingga ke depan tergambar hasil capaian/ perbaikan yang terukur, baik perbaikan dan pembenahan kinerja atas LHP anggaran tahun 2022 dan tahun anggaran 2023 yang merupakan tahun-tahun akhir periodisasi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur H. Sugianto Sabran - H. Edy Pratowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika