REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan konstitusi menjadi pondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Wapres, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus terus membumikan konstitusi.
"Saya mengajak pimpinan dan anggota MPR untuk terus mengokohkan budaya konstitusi dalam kehidupan bernegara dan menjadikan konstitusi sebagai pondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Wapres dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-79 MPR RI dipantau secara daring di Jakarta, Ahad (18/8/2024).
Untuk itu, ia meminta bahwa kita harus jeli dan mengerti benar perbaikan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Kita semua memahami bahwa hukum, termasuk batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 harus mengikuti perkembangan zaman, masyarakat hingga dinamika global," katanya.
Oleh karena itu, sebut Wapres, perubahan konstitusi hingga amendemen keempat sebagai sebuah keniscayaan dalam pergeseran sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis.
"Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memegang teguh sistem ketatanegaraan tersebut. Menghormati lembaga-lembaga negara, termasuk kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai bentuk checks and balances," ujar Wapres.
Wapres juga meminta agar visi konstitusi perlu terus diperkuat dan juga meningkatkan literasi berkonstitusi bagi generasi muda.
"Perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada penerus masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital," kata Wapres.
Menutup sambutannya, ia mengapresiasi peran dan kesejarahan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga sampai saat ini RI tetap kokoh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
"Selamat Hari Konstitusi dan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-79 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," katanya.
Bukan barang haram
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa upaya perbaikan atau penyempurnaan konstitusi bukan merupakan suatu hal yang haram karena sejauh ini Undang-Undang Dasar pun sudah diamandemen sebanyak empat kali.
"Artinya sudah terjadi, bukan barang haram. Cuman memang soal momentum," kata Ma'ruf usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu.
Dia pun menginginkan ke depannya MPR tetap menjalankan fungsinya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan. Pasalnya, dia menilai sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya terhadap konstitusi.
"Konstitusi ini baru dipahami oleh menengah ke atas saja, ke bawah dan banyak generasi muda yang tidak peduli," kata dia.
Berdasarkan informasi yang dia terima dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, berbagai elemen bangsa telah mendorong agar konstitusi Indonesia semakin responsif. Selain itu, penyempurnaan konstitusi pun menurutnya perlu keterlibatan masyarakat lebih luas lagi.
Sementara itu, Bamsoet mengatakan bahwa sejauh ini ada arus kuat yang menginginkan agar MPR RI kembali mengevaluasi konstitusi yang selama ini berlaku. Namun, menurutnya periode MPR saat ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal tersebut.
Dia pun memastikan MPR RI pada periodenya itu pun sudah menyiapkan draf amandemen tersebut. Pada intinya draf yang disiapkan itu memuat tentang penyempurnaan pokok-pokok haluan negara.
"Kita serahkan ke MPR yang akan datang untuk melakukan kajian dan melakukan berbagai penyempurnaan tersebut," kata mantan Ketua DPR RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika