REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Teguh Setyabudi memastikan, tak ada kebocoran data setelah pencatutan nama dan nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk (NIK KTP) yang digunakan secara sepihak untuk mendukung pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto pada Pilgub DKI Jakarta 2024.
"Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Teguh saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dia menyampaikan, NIK KTP dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, baik itu secara legal maupun ilegal. Kendati demikian, Teguh menegaskan, kasus tersebut tak melibatkan pihaknya, baik secara institusi maupun perorangan.
"Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara," ujar Teguh.
Menurut dia, pengambilan nama dan NIK tanpa se-izin pemilik KTP itu termasuk ke dalam pencatutan atau penyalahgunaan identitas. Hal itu juga terjadi pada berbagai kasus lainnya.
"Jadi, terkait dengan bagaimana NIK itu digunakan oleh calon tertentu untuk bisa lolos katakanlah seleksi pilkada ini kan sudah ada mekanismenya. Pastinya kami tidak ikut dalam tata kelola dukung-mendukung ataupun penyiapan NIK untuk mendukung seseorang," ucap Teguh.
Pasangan independen Dharma-Kun pada Kamis (15/8/2024), dinyatakan KPU Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagai peserta Pilgub Jakarta 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah dukungan terhadap paslon tersebut mencapai 677.467 orang, atau melebihi syarat dukungan minimal sebanyak 618.698 orang.
Kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada pasangan calon independen ini ramai di media sosial X setelah salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.
Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet. Beberapa pemilik akun bahkan mengalami hal serupa.
Pencatutan NIK juga dilaporkan menimpa keluarga politikus, termasuk cagub Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Dalam akun X-nya, Anies menulis bahwa KTP-nya aman. Namun, KTP dua anak dan adiknya dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Anies pun membagikan tangkapan layar dari laman infopemilu.kpu.go.id.
Dalam unggahan itu, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan telah dicatut. "Alhamdulillah, KTP saya aman. Akan tetapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika