Keberhasilan transformasi kian meningkatkan kepercayaan banyak pihak terhadap BUMN. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan bulat memberi lampu hijau atas pengajuan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 senilai Rp 44,2 triliun. Pimpinan rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Muhammad Sarmuji, mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara. Hal ini berbeda dengan era terdahulu.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ujar Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VI itu menyebut PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji.

Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyebut Erick berhasil meningkatkan potensi BUMN dengan menjalankan cetak biru transformasi BUMN yang disertai core values Akhlak.

"Prioritas ini menjadi kunci dalam memenuhi tuntutan BUMN ke depan," ujar Yudo dalam seminar bertajuk "Analisis Kinerja dan Prospek BUMN Masa Depan" di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Yudo menyampaikan lima prioritas tersebut menjadi dasar dalam merampingkan jumlah BUMN. Yudo menyebut langkah konsolidasi melalui holding maupun merger menjadi terobosan besar dalam mengintegrasikan potensi kekuatan BUMN.

"Dengan klasterisasi, merger, holding, kita bisa lihat dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN, sebetulnya ini tidak mudah tapi ini komitmen mendorong BUMN agar lebih lincah dan meningkatkan value BUMN itu sendiri," sambung Yudo.

BUMN berhasil....

Ikuti Whatsapp Channel Republika