Mouin Rabbani, peneliti non-residen di Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan, mengatakan Dataran Tinggi Golan yang diduduki adalah "pegunungan yang memungkinkan Israel mengancam seluruh wilayah Suriah", termasuk ibu kota Suriah, Damaskus.
"Perlu diingat bahwa setelah tahun 1967, Israel membangun pemukiman pertamanya bukan di Tepi Barat, tetapi di Dataran Tinggi Golan," kata Rabbani kepada Aljazirah. "Dan mereka mencaplok Dataran Tinggi Golan secara resmi pada tahun 1980, dan hal ini dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. Terdapat perundingan diplomatik antara Israel dan Suriah pada tahun 1990-an, namun perundingan ini gagal karena pada akhirnya, Israel tidak siap menerima penarikan diri secara komprehensif sesuai dengan perjanjian sebelum Juni 1967."
Israel telah membangun instalasi intelijen besar-besaran di sana. Bersamaan dengan agresi di Gaza, Hizbullah melancarkan serangan terhadap fasilitas tersebut, sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung warga Palestina yang diserang di wilayah pesisir tersebut.
“Saya pikir ada elemen lain di sini,” tambah Rabbani. “Seperti yang Anda ketahui, Mahkamah Internasional baru-baru ini memutuskan pemerintahan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, termasuk Yerusalem Timur, sebagai tindakan yang melanggar hukum dan ilegal serta menyatakan bahwa penjajahan tersebut harus segera diakhiri. Meskipun Dataran Tinggi Golan bukan bagian dari kasus tersebut, saya pikir keputusan yang dibuat oleh ICJ mengenai wilayah pendudukan Palestina juga berlaku jelas terhadap Dataran Tinggi Golan di Suriah.”
Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengutuk serangan udara di Majdal Shams, dengan mengatakan bahwa korbannya adalah warga negara Israel. Rabbani mengatakan pernyataan itu tidak benar. “Para korban bukan orang Israel, mereka adalah warga Suriah,” katanya. Ia menambahkan bahwa Dataran Tinggi Golan diduduki oleh Israel pada tahun 1967 namun penduduk Druze di sana tidak memiliki kewarganegaraan Israel.
Israel mengklaim bahwa serangan itu dilakukan oleh Hizbullah, namun kelompok tersebut membantahnya. “Israel selama berbulan-bulan telah mengancam akan melakukan serangan besar-besaran di Lebanon dan masyarakat Israel juga sangat yakin bahwa pemerintah harus menghadapi ancaman Hizbullah sebelum tahun ajaran baru dimulai pada bulan September,” kata Rabbani.
Analis tersebut menambahkan, “sangat masuk akal” bahwa serangan itu akan memicu eskalasi, yang mungkin membuat Netanyahu mendapat lampu hijau dari AS selama perjalanannya ke Washington, DC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika