REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya 1.000 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat judi online. Khusus di DPR RI, Habiburokhman mengeklaim informasi tersebut tidak benar.
"Jadi, tidak ada sama sekali anggota DPR yang terbukti bermain judi online," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/7/2024). Politikus Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa yang terindikasi judi daring itu adalah sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI, dan bukan anggota DPR RI.
"Informasi yang disampaikan PPATK adalah 58 karyawan di DPR RI dan hanya ada dua terduga anggota DPR yang bermain judi online. Namun, setelah didalami, informasi tersebut sangat sumir dan kemungkinan besar tidak benar. Kedua orang yang disebut adalah aktivis penentang judi, jadi tidak cukup bukti bahwa mereka terlibat," ujarnya.
Klarifikasi tersebut, kata dia, didasari oleh surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulkam) Hadi Tjahjanto yang bersumber dari data PPATK. "Kami sudah mendapatkan surat dari menkopolhukam yang sumber informasinya adalah PPATK. Surat tersebut diantarkan langsung oleh seorang deputi PPATK. Tidak benar ada puluhan, ratusan, atau ribuan anggota DPR RI yang main judi online," tuturnya.
Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan spekulasi dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam aktivitas judi daring. Dia menekankan pula pentingnya informasi yang akurat dan tidak menimbulkan keresahan publik.
Beragam profesi terjerat judi online.. baca di halaman selanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika