Di Tajikistan, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden seumur hidup Emomali Rahmon telah lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai “ekstremisme beragama”.

Setelah perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara selama lima tahun pada 1997, Rahmon – yang telah berkuasa sejak tahun 1994 – mulanya bersedia berdampingan dengan oposisi Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP), yang diberikan serangkaian konsesi.

Menurut perjanjian yang ditengahi PBB, perwakilan TIRP yang pro-syariah akan berbagi 30 persen pemerintahan, dan TIRP diakui sebagai partai politik pasca-Soviet pertama di Asia Tengah yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Namun, Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan meskipun partai tersebut seiring berjalannya waktu menjadi lebih sekuler. Pada 2015, ia kemudian berhasil membubarkan TIRP dan menetapkannya sebagai organisasi teroris setelah partai tersebut diduga ikut serta dalam upaya kudeta yang gagal, yang menewaskan Jenderal Abdulhalim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah.

Setelah itu, menurut Euronews, Rahmon mengalihkan perhatiannya pada apa yang pemerintahnya gambarkan sebagai pengaruh “ekstremis” di kalangan warga.

Para pekerja dan warga menyaksikan pidato Presiden Tajikistan Emomali Rahmon saat peresmian pengoperasian turbin kedua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rogun, Tajikistan, Senin (9/9/2019). - (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Pada 2016, negara itu ditetapkan sebagai “Negara yang Menjadi Perhatian Khusus” (CPC) berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional tahun 1998 AS karena terlibat atau menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sangat berat. Pada 30 November 2022, Menteri Luar Negeri AS menunjuk kembali negara tersebut sebagai CPC dan mengumumkan pengabaian sanksi yang diperlukan yang menyertai penunjukan tersebut demi “kepentingan nasional penting Amerika Serikat.”

Kemenlu AS mencatat bahwa di antara pelanggaran kebebasan beragama itu adalah regulasi yang membatasi shalat di lokasi tertentu. Selain itu mengatur pendaftaran dan lokasi masjid, dan melarang orang di bawah 18 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan publik. Komite Agama, Peraturan Tradisi, Perayaan, dan Upacara (CRA) milik pemerintah juga mempunyai mandat luas yang mencakup menyetujui pendaftaran perkumpulan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, partisipasi anak-anak dalam pendidikan agama, dan penyebaran literatur keagamaan.

Di mana saja jilbab dilarang? Baca halaman selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika