Dia menambahkan, langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan tunjangan anak dan perluasan bantuan ekonomi untuk persalinan dan pendidikan tinggi. Batas pendapatan untuk program tunjangan anak, yang mencakup anak-anak hingga sekolah menengah, telah dihapuskan.
Rencana ini juga, kata dia, mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan lingkungan kerja untuk mengurangi beban membesarkan anak dan meningkatkan kualitas tempat penitipan anak.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membelanjakan sekitar 3 triliun yen (US$20 miliar) untuk rencana tersebut setiap tahun selama tiga tahun ke depan.
“Namun, mendanai rencana tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi utang pemerintah yang sangat besar,” ujar dia menjelaskan.
Panel Strategi Kependudukan, sebuah panel swasta yang terdiri dari 28 anggota yang berasal dari kalangan bisnis, akademisi, dan sektor lainnya, mengajukan proposal berjudul 'Visi Kependudukan 2100' kepada Kishida pada bulan Januari 2024.
“Proposal tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus menargetkan jumlah penduduk di atas 80 juta jiwa pada tahun 2100 dengan meningkatkan tingkat kesuburan total,” kata dia.
Panel tersebut mengusulkan pembentukan komite baru di bawah perdana menteri untuk mengawasi perumusan dan implementasi strategi populasi. Usulan tersebut mencakup dua strategi stabilisasi populasi dan penguatan ekonomi.
Strategi stabilisasi populasi bertujuan untuk menghentikan tren penurunan populasi dan pada akhirnya mencapai tingkat yang stabil dengan meningkatkan kondisi untuk membesarkan anak-anak.
“Strategi penguatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan sumber daya manusia. Strategi ini menyarankan untuk menerima pekerja asing, terutama pekerja asing berketerampilan tinggi, untuk mengatasi penurunan jumlah penduduk dan meningkatkan produktivitas,” ujar dia.
Dia menyebutkan proposal ini berisi pesan dan strategi penting untuk menghadapi depopulasi. Namun, banyak dari langkah-langkah ini bukanlah hal yang baru. Proposal ini sangat berharga karena memberikan pendekatan yang komprehensif.
Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Kishida adalah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif dengan mengacu pada kerangka kerja yang disajikan oleh Visi Kependudukan 2100. Kepemimpinan yang kuat dari Perdana Menteri Kishida sangat penting dalam mengatasi masalah depopulasi di Jepang.
Sementara itu, Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (19/6/2024) menyatakan Korea Selatan berada dalam "darurat demografi nasional " akibat menurunnya populasi, seraya berjanji melakukan segala upaya untuk mengatasi tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara itu.
Pernyataan tersebut..
Ikuti Whatsapp Channel Republika